Bitung — Gardabhayangkara.biz.id - 19 Mei 206 - Curahan hati warga terkait polemik lahan di kawasan To’Kambahu, Kota Bitung, viral di media sosial dan menuai perhatian publik. Dalam unggahan yang ramai dibagikan masyarakat, warga mengaku tidak menolak kebijakan pemerintah, namun meminta adanya keterbukaan informasi dan penjelasan resmi agar masyarakat tidak hidup dalam ketakutan serta simpang siur informasi.
Salah satu warga, Sari Pusing Lumengkewas Yapo, menyampaikan bahwa masyarakat sejak awal memahami status lahan yang disebut sebagai tanah negara. Namun menurutnya, warga yang selama ini tinggal dan mencari nafkah di kawasan tersebut juga membutuhkan kepastian dan komunikasi langsung dari pemerintah setempat.
“Kami bukan mau kuasai tanah negara. Torang cuma cari hidup dan tinggal di sini. Yang masyarakat perlukan itu penjelasan langsung dari pemerintah supaya tidak dengar berita dari mulut ke mulut yang akhirnya bikin panik,” ungkapnya dalam pernyataan yang viral di media sosial.
Warga mengaku kaget setelah mendengar adanya proses penyitaan dan tindakan lanjutan tanpa sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat yang sudah lama bermukim di area tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan resmi agar masyarakat memahami langkah hukum maupun kebijakan yang sedang berjalan.
Dalam pernyataan itu juga muncul sejumlah pertanyaan yang mencerminkan kegelisahan masyarakat kecil, mulai dari posisi warga di mata negara hingga harapan agar nilai-nilai Pancasila tetap dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Unggahan tersebut kini ramai mendapat respons dari masyarakat Bitung dan warganet yang meminta pemerintah lebih mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi terbuka, serta solusi yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat terdampak.
Warga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, damai, dan mengedepankan rasa kemanusiaan, sehingga tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.(Red)
Social Header