MASOHI – Ancaman terhadap kebebasan pers kembali mencuat di Indonesia Timur. Kepala Perwakilan Maluku media online krimsus86.com, Erwin B. Ollong, resmi melaporkan dugaan intimidasi dan penghinaan yang dialaminya ke Polres Maluku Tengah setelah menjadi sasaran serangan verbal di media sosial dan grup WhatsApp.
Langkah hukum tersebut ditempuh usai Erwin menjalankan tugas jurnalistik terkait investigasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis minyak tanah di Pelabuhan Tahoku, Negeri Hila. Dalam investigasinya, Erwin mengunggah informasi disertai dokumentasi visual yang memperlihatkan aktivitas penumpukan jeriken yang diduga berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi.
Namun, publikasi tersebut justru memicu reaksi keras dari sejumlah oknum dalam grup WhatsApp “Ana Huta REAL TENGGO”. Dalam percakapan grup itu, Erwin diduga menjadi sasaran penghinaan, makian kasar hingga tudingan yang dinilai menyerang profesi jurnalistik.
“Tindakan ini bukan hanya menyerang pribadi saya, tetapi juga bentuk penghalangan terhadap tugas pers yang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegas Erwin saat memberikan keterangan di Masohi, Jumat (15/05/2026).
Menurutnya, seluruh pemberitaan dan investigasi yang dilakukan semata-mata demi kepentingan publik, termasuk upaya membuka dugaan penyimpangan distribusi minyak tanah subsidi serta persoalan transparansi dana pensiun di wilayah Maluku Tengah.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menempuh jalur hukum, Erwin telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar percakapan grup WhatsApp kepada penyidik Polres Maluku Tengah. Bukti tersebut memuat percakapan serta identitas nomor telepon pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi dan penghinaan.
Pihak redaksi krimsus86.com mengecam keras segala bentuk ancaman, tekanan, maupun penghinaan terhadap insan pers. Redaksi menilai tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut perlindungan terhadap kerja jurnalistik di tengah meningkatnya tekanan digital terhadap wartawan yang mengungkap persoalan publik, khususnya terkait distribusi BBM subsidi yang selama ini rawan penyimpangan.
Redaksi juga meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan dalam mengusut para pelaku yang diduga mencoba membungkam kerja-kerja jurnalistik melalui intimidasi di ruang digital.(Red)
Social Header