Jailolo, 10 April 2026 — Kritik keras kembali mengguncang pengelolaan RSUD Jailolo. Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, , secara frontal menyebut inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Halmahera Barat bukan solusi, melainkan terkesan sebagai upaya pengalihan isu dari persoalan yang jauh lebih serius: dugaan carut-marut pengelolaan anggaran rumah sakit.
Menurut Sahrir, publik tidak butuh pertunjukan sidak yang bersifat seremonial. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan total terkait aliran dan penggunaan anggaran yang nilainya fantastis.
“Angkanya tidak kecil. Belanja BLUD mencapai Rp19,3 miliar, belanja obat Rp4,6 miliar. Tapi kenapa masih terjadi kelangkaan obat? Ini bukan lagi kelalaian biasa—ini patut diduga ada yang tidak beres,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pendapatan RSUD Jailolo yang disebut mencapai lebih dari Rp22 miliar, termasuk dari BPJS. Dengan angka sebesar itu, menurutnya, tidak ada alasan pelayanan kesehatan tetap bermasalah kecuali ada persoalan serius dalam tata kelola.
“Uang masuk besar, tapi pelayanan amburadul. Ini alarm keras! Jangan ditutup dengan sidak yang hanya jadi pencitraan. Rakyat butuh jawaban, bukan drama,” serangnya tajam.
Tak berhenti di situ, Sahrir secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tanpa kompromi. Ia meminta untuk memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Jailolo, , serta melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, khususnya belanja obat dan dana BLUD.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus dibongkar sampai ke akar. Jangan tunggu tekanan publik makin besar baru bergerak,” tegasnya lagi.
Ia bahkan mengingatkan bahwa jika aparat penegak hukum lamban atau terkesan tutup mata, maka publik berhak mencurigai adanya pembiaran sistematis.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Ini bukan sekadar administrasi—ini menyangkut hak hidup dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sahrir menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum yang transparan dan akuntabel.
“Kami akan kawal terus. Jangan coba-coba bermain dengan anggaran kesehatan. Jika ada yang salah, harus diproses. Tidak ada ruang kompromi untuk dugaan penyalahgunaan uang rakyat,” pungkasnya.
(Noval)
Social Header