Tobelo, 4 April 2026 — Sikap keras disampaikan oleh (GMKI) Cabang Tobelo dalam merespons konflik berdarah antara Desa Sibenpopo dan Desa Banemo di Kabupaten .
GMKI menilai kinerja aparat keamanan, khususnya dan Polres Halmahera Tengah, terkesan lambat dan tidak maksimal dalam menangani konflik yang telah menelan korban jiwa serta menyebabkan pembakaran rumah warga.
Ketua GMKI Tobelo, , menegaskan bahwa keterlambatan penanganan telah memperparah situasi dan menunjukkan lemahnya langkah preventif aparat.
“Ini bukan sekadar konflik biasa. Ini sudah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Keterlambatan aparat justru memperbesar eskalasi. Negara tidak boleh kalah cepat dari konflik!” tegas Fredrikson.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, GMKI Tobelo mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi serius guna mengungkap dalang utama di balik konflik tersebut.
GMKI secara tegas menyampaikan tiga tuntutan utama kepada aparat:
- Mengusut tuntas akar persoalan konflik antara Desa Sibenpopo dan Banemo.
- Menangkap serta mengadili aktor intelektual yang diduga sebagai dalang konflik.
- Menjamin keamanan masyarakat secara menyeluruh agar konflik tidak kembali terulang.
Menurut Fredrikson, penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada pendekatan material semata, seperti pembangunan kembali rumah warga yang terbakar.
“Mengganti rumah bukan solusi utama. Yang paling penting adalah mengungkap siapa dalang di balik konflik ini. Tanpa itu, konflik hanya akan terus berulang,” tegasnya.
GMKI Tobelo juga menekankan bahwa kehadiran negara harus nyata dalam bentuk penegakan hukum yang adil dan tegas, bukan sekadar respons administratif.
Organisasi mahasiswa ini berkomitmen untuk terus mengawal proses penanganan konflik hingga keadilan benar-benar ditegakkan, demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat Halmahera Tengah.
“Jika aktor intelektual tidak ditangkap, maka konflik ini hanya menunggu waktu untuk meledak kembali.”
Tim DJ
Social Header