Jakarta, 18 April 2026 – Gelombang perlawanan mahasiswa terhadap dugaan korupsi raksasa kembali mengguncang ibu kota. Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) turun ke jalan, menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan gudang milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menuntut pembongkaran total dugaan skandal proyek teknologi informasi (IT) bernilai triliunan rupiah.
Aksi ini dipicu oleh temuan mengejutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang mengindikasikan adanya kejanggalan serius dalam proyek-proyek strategis IT di tubuh BNI. Dugaan pelanggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi mengarah pada potensi kerugian negara dalam skala besar.
Data yang dihimpun menunjukkan proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah berjalan pincang—progres tidak sebanding dengan pencairan anggaran. Bahkan, sejumlah proyek diduga kuat sarat penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Dalam aksi panas tersebut, AMPHI melontarkan tuntutan keras dan tanpa kompromi:
1. Mendesak KPK segera membongkar dan mengusut tuntas dugaan skandal proyek IT BNI, termasuk Proyek RM Tool Rp350 miliar dan Base24 Rp322 miliar yang hingga September 2024 baru mencapai progres 47%.
2. Menuntut pemeriksaan hingga ke pucuk pimpinan BNI, termasuk Direktur Utama, sebagai penanggung jawab tertinggi dalam struktur korporasi.
3. Mendesak pengusutan dugaan permainan dalam proyek EDC Full Managed Service (FMS) 2023 senilai Rp506 miliar, termasuk penunjukan langsung PT MTI yang diduga bermasalah dan berpotensi mengandung praktik persekongkolan serta penyalahgunaan kewenangan.
4. Menuntut transparansi total seluruh proyek IT bermasalah di BNI, termasuk RM Tool Rp30,35 miliar, Base24 Rp322 miliar, EDC FMS Rp506,03 miliar, hingga ULA Oracle Rp292,5 miliar, serta mendesak penonaktifan pejabat terkait guna mencegah penghilangan jejak dan penyimpangan lanjutan.
Ketua AMPHI, Sahrir Yapo, menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat skandal besar yang berpotensi merugikan keuangan negara secara sistemik.
> “Ini bukan kesalahan biasa. Ini alarm bahaya bagi keuangan negara. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi skandal besar yang mencoreng wajah BUMN. KPK tidak boleh diam — harus bertindak tegas dan cepat!” tegasnya dalam orasi yang membakar semangat massa.
AMPHI juga menyoroti lemahnya pengawasan internal, dugaan pelanggaran prosedur pengadaan, serta ketimpangan mencolok antara progres proyek dan realisasi anggaran sebagai indikasi awal praktik koruptif yang terstruktur.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum dan manajemen BUMN: publik tidak lagi bisa dibungkam. Mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Jika KPK lambat bergerak, gelombang aksi lebih besar dipastikan akan kembali meledak di jantung ibu kota.
Social Header