Sulawesi Utara, 20 Maret 2026 – Dugaan penyalahgunaan solar subsidi kembali mencuat dan mengguncang publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada aktivitas PT SKL yang diduga kuat “menyedot” solar subsidi dari SPBU secara sistematis, bahkan disebut-sebut mampu mengecoh pengawasan pemerintah daerah.
Informasi yang beredar menyebutkan, PT SKL menggunakan modus penebusan yang seolah-olah legal dan sesuai prosedur. Namun di balik itu, muncul indikasi bahwa data penebusan yang ditunjukkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan diduga jauh berbeda—tidak semua solar yang diklaim merupakan hasil penebusan resmi perusahaan tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap efektivitas pengawasan, bahkan menyeret nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Publik menilai, jika dugaan ini benar, maka telah terjadi praktik manipulatif yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi tersebut.
Ketua LSM DPD Gadapaksi turut angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa dugaan praktik ini tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
“Kalau benar ada permainan dalam distribusi solar subsidi seperti ini, maka ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan sampai negara kalah dengan oknum atau perusahaan yang mencari keuntungan dengan cara-cara tidak benar. Kami mendesak aparat segera turun tangan, audit total, dan tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Menurutnya, transparansi distribusi BBM subsidi harus dibuka ke publik agar tidak ada lagi celah untuk praktik manipulasi.
Lebih tajam lagi, kasus ini menimbulkan kesan bahwa otoritas daerah, termasuk gubernur, tidak mendapatkan informasi yang utuh atau bahkan telah “dikaburkan” oleh laporan yang tampak sah secara administratif namun menyimpan kejanggalan.
Masyarakat kini menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum, termasuk audit menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah Sulawesi Utara. Transparansi dan penegakan hukum dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Jika tidak segera ditindak, praktik seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin merugikan rakyat, khususnya para pelaku usaha kecil dan sektor transportasi yang sangat bergantung pada solar subsidi.
Kasus ini menjadi alarm keras: negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik curang yang terorganisir. Penegakan hukum harus berdiri tegak—tanpa kompromi.(Red)
Social Header