PEKALONGAN – 6 MARET 2026 - Dugaan skandal korupsi yang menyeret nama Bupati Pekalongan, F.A, memicu kemarahan publik dan menjadi sorotan nasional. Di tengah penderitaan masyarakat yang terus dihantam banjir, rob, dan kerusakan infrastruktur, munculnya dugaan penyimpangan anggaran justru mempertebal luka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah.
Kasus ini tengah menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jika terbukti, praktik tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang seharusnya dilayani dan dilindungi oleh pemerintah.
Direktur Gerakan Peduli Demokrasi, Eki Perbowo, menegaskan bahwa masyarakat Pekalongan saat ini sedang berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Banjir dan air rob terus merendam rumah warga, aktivitas ekonomi terganggu, sementara sejumlah infrastruktur vital di berbagai wilayah dilaporkan rusak parah.
“Di saat rakyat Pekalongan berjuang menghadapi banjir dan rob yang tidak kunjung selesai, justru muncul dugaan korupsi di lingkaran kekuasaan daerah. Ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral dan tanggung jawab terhadap rakyat,” tegas Eki dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai dugaan korupsi tersebut berpotensi menjadi bukti kegagalan kepemimpinan daerah dalam menjaga integritas pemerintahan. Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar panggung politik, melainkan amanah besar untuk mengelola anggaran dan kesejahteraan masyarakat.
Eki juga menanggapi alasan yang menyebut bahwa kepala daerah tersebut bukan berasal dari kalangan birokrat sehingga belum memahami tata kelola pemerintahan.
“Alasan seperti itu tidak bisa diterima. Jika sejak awal tidak memahami tata kelola pemerintahan, lalu mengapa berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Jabatan bupati bukan tempat belajar sambil mempertaruhkan nasib rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Gerakan Peduli Demokrasi menilai dugaan kasus ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat Pekalongan yang selama ini berjuang menghadapi berbagai persoalan daerah.
Di tengah kondisi banjir rob yang terus menghantui warga, pemerintah daerah seharusnya fokus pada penyelamatan ekonomi masyarakat, pembangunan tanggul, serta perbaikan infrastruktur yang rusak. Namun yang muncul justru dugaan penyimpangan proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Karena itu, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
“KPK harus membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Rakyat butuh kepastian bahwa hukum benar-benar berpihak pada keadilan,” tegas Eki.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada integritas para pemimpinnya. Ketika seorang kepala daerah terseret dugaan korupsi, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintahan, tetapi juga pada harapan masyarakat terhadap masa depan daerah.
“Rakyat Pekalongan sudah cukup menderita karena banjir dan rob. Jangan lagi ditambah dengan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan yang diduga memperkaya diri dari kekuasaan,” pungkasnya.
Social Header