Bitung - 3 Maret 2026 - Gelombang pertanyaan dan keluhan terus membanjiri ruang publik. Hingga memasuki bulan Maret, pengangkatan Pala dan RT belum juga terealisasi. Lebih memprihatinkan lagi, sisa gaji THL, TKK, Pala, RT, insentif Kader Posyandu, serta dana duka disebut-sebut belum terbayarkan.
Pertanyaan rakyat sederhana namun menghantam: ke mana aliran anggaran itu?
Di tengah kabar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diklaim melonjak hingga menembus Rp100 miliar lebih, para pelayan masyarakat di tingkat bawah justru masih menunggu hak mereka. Pala dan RT sebagai ujung tombak pelayanan administratif, THL dan TKK sebagai roda penggerak teknis, hingga Kader Posyandu yang bekerja untuk kesehatan ibu dan anak—semuanya berada dalam posisi menanti.
Situasi ini memunculkan kegelisahan publik. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi tuntutan mutlak. Pemerintah daerah diingatkan bahwa hak-hak tenaga pelayanan publik bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sumber penghidupan keluarga dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Khusus untuk Kader Posyandu, diinformasikan bahwa pembayaran insentif akan dilakukan pada perubahan anggaran karena adanya perubahan Perwako, sekaligus sedang diperjuangkan agar nominalnya dinaikkan menjadi Rp200.000. Namun publik berharap perjuangan itu tidak berhenti pada wacana, melainkan segera diwujudkan dalam realisasi pembayaran.
Rakyat menanti jawaban tegas dan langkah konkret. Jika PAD meningkat signifikan, maka prioritas pertama seharusnya adalah menuntaskan kewajiban kepada mereka yang setiap hari bekerja untuk masyarakat.
Pertanyaan ini bukan serangan, melainkan jeritan keadilan.
Dan jeritan itu kini semakin keras: bayarkan hak mereka, jangan biarkan pengabdian dibalas dengan penantian tanpa kepastian.
Social Header