Bitung, 22 Maret 2026 – Aktivis yang dikenal vokal dalam kritik kebijakan publik, JRH, kembali muncul ke permukaan setelah satu tahun “menghilang” dan disebut melakukan perenungan di Gunung Keramat Kema 4. Kemunculannya langsung mengguncang ruang publik dengan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Bitung.
JRH yang juga menjabat sebagai Ketua JPKP, sebelumnya telah melontarkan kritik keras terhadap sejumlah program dapur MBG. Kini, fokus sorotannya beralih pada isu pergantian Direktur Utama PDAM yang dinilai sarat kepentingan dan jauh dari prinsip keberpihakan kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar pergantian jabatan. Ini soal bagaimana kebijakan publik dijalankan tanpa melihat kebutuhan rakyat di bawah,” tegas JRH dalam pernyataannya.
Menurutnya, pengelolaan PDAM seharusnya mengedepankan pelayanan dasar masyarakat, bukan dijadikan alat kepentingan tertentu. Ia menilai, setiap keputusan strategis yang diambil tanpa transparansi berpotensi merugikan masyarakat luas, terutama dalam sektor layanan air bersih yang menjadi kebutuhan vital.
Kritik JRH juga menyoroti lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat. Ia menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak akan diam. Ini bagian dari kontrol sosial. Pemerintah harus terbuka dan berpihak kepada kepentingan publik, bukan segelintir pihak,” tambahnya.
Kembalinya JRH ke panggung advokasi publik diprediksi akan memanaskan dinamika kebijakan di daerah, sekaligus menjadi alarm keras bagi para pengambil keputusan agar lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Social Header