Bitung – 21 Februari 2026 - Polemik anggaran gaji Pala dan RT dalam APBD 2026 kembali menjadi sorotan publik. Anggaran sebesar Rp2 miliar per bulan disebut telah tertata resmi. Namun hingga dua bulan berjalan, pelantikan belum juga dilakukan.
Jika dihitung, sekitar Rp4 miliar dana publik belum terserap sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: ke mana anggaran tersebut?
Kritik keras datang dari akun Facebook Sunny Murawung, yang secara terbuka mempertanyakan transparansi pemerintah terkait persoalan ini.
Dalam unggahannya di Facebook, Sunny menulis:
“Dok, anggaran gaji Pala dan RT yang sudah tertata di APBD 2026 sebesar 2 M per bulan, tapi sudah dua bulan ini belum juga dilantik. Ada geser ke mana anggaran 4 M itu? Jangan-jangan ada kesengajaan agar ditunda-tunda supaya bisa digunakan untuk perjalanan dinas, acara seremonial, hibah dan lain-lain?”
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Pala dan RT sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pala dan RT itu ujung tombak pelayanan. Mereka sangat dibutuhkan warga. Jangan sampai pemimpin lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan masyarakat banyak.”
Unggahan tersebut langsung mendapat respons luas dari warganet dan memantik desakan agar DPRD menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah.
Publik kini menunggu jawaban tegas:
- Mengapa pelantikan tertunda?
- Apakah anggaran tetap utuh?
- Apakah terjadi pergeseran pos belanja?
Transparansi menjadi kunci. APBD adalah uang rakyat, dan setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
#NegeriBintang
#DewanJanganDiam
#UangRakyatHarusJelas
Social Header