Bitung / Jakarta – 21 Februari 2026 - Dugaan pemuatan dan penjualan BBM subsidi maupun BBM industri ke kapal KM Saparua 22 di Dermaga Sari Cakalang kini tidak lagi menjadi isu lokal. Polemik ini berkembang ke tingkat nasional setelah muncul informasi adanya dugaan tekanan terhadap wartawan yang memberitakan aktivitas tersebut.
Sejumlah sumber menyebutkan adanya pertemuan pada Kamis (19/2/2026) di salah satu warung kopi di Manado yang dihadiri beberapa orang. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, diduga terdapat pernyataan bernada tidak pantas terhadap dua wartawan yang aktif memberitakan dugaan aktivitas pemuatan BBM tersebut. Informasi ini masih memerlukan verifikasi resmi melalui proses hukum.
Ketua DPD LSM GADAPAKSI, Tamila, menyatakan bahwa jika benar terdapat dugaan intimidasi terhadap insan pers, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang menyentuh prinsip kebebasan pers dan supremasi hukum.
> “Ini bukan lagi sekadar polemik distribusi BBM. Jika ada dugaan tekanan terhadap wartawan, maka ini menyangkut jaminan konstitusional atas kebebasan pers. Negara harus hadir,” tegasnya.
Tamila mendesak Polres Bitung segera menyampaikan perkembangan penyelidikan secara terbuka, termasuk mengklarifikasi seluruh pihak yang disebut dalam berbagai informasi yang beredar.
Minta Atensi Mabes Polri
Lebih jauh, DPD LSM GADAPAKSI meminta perhatian dan supervisi dari Mabes Polri guna memastikan penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.
> “Kami meminta pengawasan langsung dari Mabes Polri agar proses ini transparan dan tidak menimbulkan persepsi pembiaran. Jika tidak ada pelanggaran, umumkan secara resmi. Jika ada dugaan penyimpangan distribusi BBM atau dugaan intimidasi terhadap wartawan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambah Tamila.
DPD LSM GADAPAKSI juga membuka ruang bagi saksi lain yang memiliki informasi tambahan untuk menyampaikan melalui jalur hukum yang sah, guna memastikan fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara terang-benderang.
Kini publik menunggu langkah tegas aparat. Kasus ini telah berkembang dari dugaan distribusi BBM menjadi ujian nyata bagi perlindungan jurnalis dan integritas penegakan hukum di daerah.
Apakah hukum akan ditegakkan secara transparan, atau isu ini akan terus menjadi bola panas yang merusak kepercayaan publik?
Social Header