Bitung, 15 Januari 2026 — Rencana rolling camat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung menuai sorotan keras. Herry Benjamin, Ketua Tim Pemenang YSK Viktori Kota Bitung, memperingatkan Wali Kota Bitung agar tidak gegabah dan menjadikan kebijakan tersebut sebagai alat politik kekuasaan yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Menurut Herry, rolling camat bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan keputusan strategis yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, keselamatan warga, dan wajah pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, ia menuntut keadilan, objektivitas, dan penilaian berbasis kinerja nyata di lapangan, bukan pertimbangan politis, kedekatan personal, atau laporan administratif yang tidak mencerminkan realitas.
> “Rolling camat bukan permainan kursi jabatan. Ini menyangkut langsung pelayanan publik dan keselamatan warga. Jangan jadikan birokrasi sebagai alat kepentingan,” tegas Herry.
Ia menyoroti adanya ketimpangan kinerja di level kecamatan. Di satu sisi, terdapat camat yang responsif, hadir di tengah masyarakat, dan bekerja melampaui jam kantor; di sisi lain, ada pula camat yang dinilai pasif, minim empati, dan hanya bekerja dari balik meja.
> “Jangan disamaratakan. Kalau camat yang bekerja keras justru digeser, sementara yang malas dipertahankan atau dilindungi, itu sama saja mengkhianati kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Sebagai contoh faktual, Herry menyebut Camat Maesa sebagai representasi aparatur yang layak dipertahankan. Ia mengungkapkan, saat angin kencang melanda pusat Kota Bitung, Camat Maesa turun langsung ke lapangan tanpa menunggu instruksi. Begitu pula ketika banjir terjadi, yang bersangkutan hadir bersama warga, memastikan keselamatan, dan mengambil tanggung jawab di lokasi.
> “Kepemimpinan sejati lahir di lapangan, bukan di balik meja rapat,” tandas Herry.
Herry menegaskan, keputusan rolling camat akan menjadi cermin politik kepemimpinan Wali Kota Bitung—apakah berpihak pada kepentingan publik atau tunduk pada kepentingan sempit elite birokrasi. Ia meminta agar indikator evaluasi difokuskan pada kehadiran di lapangan, keberanian mengambil tanggung jawab, dan dampak nyata bagi warga.
> “Jika yang bekerja disingkirkan dan yang pasif dipertahankan, itu kesalahan fatal tata kelola. Rakyat akan menilai, dan sejarah akan mencatat,” pungkasnya.
Social Header