BITUNG — Pemerintah Kota Bitung tengah mematangkan rencana pelantikan sekaligus rotasi besar-besaran terhadap jajaran camat dan lurah sebagai bagian dari langkah strategis penataan birokrasi wilayah. Kebijakan ini diproyeksikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menunggu arahan resmi pimpinan daerah.
Berdasarkan informasi yang berkembang, sedikitnya 8 camat dan 69 lurah masuk dalam daftar mutasi dan rotasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan arah kebijakan Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, yang menempatkan kelurahan sebagai episentrum pembangunan daerah.
Melalui program strategis “Membangun dari Kelurahan”, camat dan lurah diharapkan berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik, penggerak pembangunan, sekaligus pengawal kebijakan pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Rotasi ini tidak semata-mata mengganti pejabat, namun juga mencakup pemindahan aparatur ke wilayah lain guna penyegaran organisasi, pemerataan kompetensi, serta optimalisasi kinerja birokrasi. Pemerintah menilai, dinamika wilayah yang berbeda membutuhkan figur pemimpin kelurahan dan kecamatan yang adaptif, berintegritas, serta memiliki kapasitas manajerial yang kuat.
Kebijakan ini menjadi semakin krusial mengingat pada tahun 2026 setiap kelurahan di Kota Bitung direncanakan akan mengelola dana pembangunan sebesar Rp200 juta. Dengan besarnya anggaran tersebut, pemerintah menekankan pentingnya aparatur yang profesional, transparan, dan akuntabel agar dana pembangunan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Kota Bitung, Altin Tumengkol, membenarkan adanya rencana pelantikan dan rotasi tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan dan arahan resmi dari pimpinan daerah.
“Prinsipnya, Pemkot Bitung berkomitmen memastikan setiap kebijakan penataan birokrasi dilakukan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan Pemerintah Kota Bitung dalam mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memastikan kesiapan aparatur menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan.
Social Header