Bitung - 24/12/2025 - Dugaan praktik pengisian BBM solar ilegal yang melibatkan SPBO Sarana Utama Jaya kembali mencoreng wajah penegakan hukum. Kapal-kapal yang sandar di dermaga diduga melakukan pengisian solar di luar mekanisme resmi, berlangsung terang-terangan, berulang, dan sudah lama terjadi tanpa tindakan tegas. Fakta ini menimbulkan satu kesimpulan serius: aparatur negara telah gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Praktik ilegal ini bukan lagi sekadar dugaan sporadis, melainkan mencerminkan kejahatan terorganisir yang tumbuh subur karena pembiaran sistemik. Sulit diterima akal sehat publik apabila aktivitas sebesar ini luput dari pengawasan. Maka pertanyaan mendasarnya:
Di mana Aparat Penegak Hukum (APH)? Di mana pengawasan BPH Migas, Pertamina, Syahbandar, dan instansi teknis lainnya?
Ketidakhadiran tindakan nyata dari aparat justru memperkuat dugaan bahwa praktik ini dipelihara oleh oknum-oknum tertentu, baik melalui pembiaran, perlindungan diam-diam, maupun kompromi yang mencederai hukum. Akibatnya, mafia BBM semakin brutal, sadis, dan merasa kebal hukum.
“Jika hukum benar-benar bekerja, mustahil praktik ini berlangsung lama. Ketika kejahatan terjadi terus-menerus tanpa penindakan, maka publik berhak menduga ada aparatur yang gagal fungsi, bahkan patut dicurigai terlibat,” tegas sumber investigasi.
Kondisi ini merupakan tamparan keras bagi APH, yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, bukan justru menjadi penonton. Diamnya aparat dalam kasus ini bukan netral, melainkan posisi yang merugikan negara dan rakyat. Setiap liter solar ilegal yang mengalir adalah kerugian negara, dan setiap pembiaran adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.
Publik mendesak penindakan menyeluruh dan terbuka, bukan sekadar klarifikasi normatif. Audit distribusi BBM, pemeriksaan SPBO, pemeriksaan kapal, serta penelusuran aliran dana wajib dilakukan hingga tuntas. Jika ditemukan unsur pidana, maka penetapan tersangka harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparatur yang terbukti lalai atau terlibat.
Rilis ini sekaligus menjadi peringatan keras:
👉 Hentikan praktik BBM ilegal sekarang juga, tanpa kompromi.
👉 Tindak tegas SPBO Sarana Utama Jaya dan seluruh jaringan mafia BBM, termasuk oknum aparatur yang membiarkan atau melindungi.
👉 Jangan uji kesabaran publik dan media—jika aparat terus bungkam, nama dan wajah oknum akan dibuka ke ruang publik sebagai bentuk kontrol sosial.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia solar. Jika APH terus gagal menjalankan tugasnya, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan sejarah akan mencatat siapa yang diam saat hukum diinjak-injak.
Social Header