Gowa, Rabu 24 Desember 2025 – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, yang berkedudukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, secara resmi membekukan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Keputusan pembekuan ini diambil setelah DPP melakukan evaluasi dan monitoring menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya, yang dinilai tidak berjalan efektif dan gagal menggerakkan roda organisasi sebagaimana mestinya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPP LBH Suara Panrita Keadilan menerbitkan Surat Mandat tertanggal 24 Desember 2025, yang memberikan amanah kepada tiga kader terbaik untuk membentuk dan menjalankan kepengurusan baru DPC Kabupaten Takalar.
Melalui mandat tersebut, Rahmawati, C.L.E. dipercaya sebagai Ketua, Herman, S.H. sebagai Sekretaris, serta Jumriah sebagai Bendahara. Ketiganya selanjutnya bertindak sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
“Pemberian mandat ini merupakan wujud komitmen DPP dalam menjaga marwah organisasi, kesinambungan kelembagaan, serta optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat Takalar yang membutuhkan akses keadilan,” ujar perwakilan DPP LBH Suara Panrita Keadilan.
KSB baru yang mendapatkan amanah ini menyatakan kesiapannya untuk segera menggerakkan organisasi secara aktif dan profesional. Mereka berkomitmen melakukan konsolidasi internal, memperkuat struktur kelembagaan, serta memperluas jangkauan organisasi hingga ke seluruh desa di Kabupaten Takalar.
Selain itu, KSB DPC Takalar bertekad menghadirkan dan mengoptimalkan Klinik Hukum sebagai sarana edukasi, konsultasi, serta pendampingan hukum bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan bantuan hukum yang adil, profesional, dan berkeadilan kepada pencari keadilan di tingkat akar rumput.
Dengan pembekuan struktur lama dan mandat kepengurusan baru ini, DPP LBH Suara Panrita Keadilan berharap DPC Kabupaten Takalar dapat bangkit kembali, solid, serta berfungsi secara optimal sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat. Langkah ini menjadi bukti keseriusan organisasi dalam menjaga integritas dan pengabdian kepada keadilan sosial di Sulawesi Selatan.
Social Header