Banjir Hulawa dan Jejak Tambang Sekang: Kerusakan Hulu, Kelalaian Negara

POHUWATO — 30 Desember 2025; Banjir yang merendam Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, membuka kembali dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah Sekang. Warga menilai banjir ini bukan sekadar akibat hujan, melainkan dampak langsung dari perubahan drastis bentang alam di kawasan hulu yang diduga dipicu kegiatan pertambangan.

Sejumlah titik di wilayah atas disebut mengalami pembukaan lahan, pengerukan tanah, dan hilangnya vegetasi penyangga air. Akibatnya, saat hujan turun, air mengalir deras tanpa kendali menuju permukiman warga. “Air datang tiba-tiba dan cepat naik. Dulu tidak seperti ini,” kata seorang warga Hulawa.

Indikasi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) menguatkan dugaan bahwa aktivitas tambang Sekang telah melampaui daya dukung lingkungan. Jika benar, maka persoalan ini tidak berhenti pada aspek teknis, melainkan menyentuh kepatuhan terhadap AMDAL, izin lingkungan, dan pengawasan pemerintah.

Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil evaluasi AMDAL, status kepatuhan perusahaan tambang, maupun langkah konkret pemerintah daerah untuk melindungi warga terdampak. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pengawasan berjalan, atau justru terjadi pembiaran?

Pengamat lingkungan menilai, bila banjir terjadi berulang di wilayah yang sama pasca-aktivitas tambang, maka audit lingkungan menyeluruh menjadi keharusan hukum. “Negara wajib hadir sebelum bencana menjadi normal baru,” ujar seorang aktivis.

Desakan publik kini mengarah pada KLHK, Kementerian ESDM, dan Aparat Penegak Hukum untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran dan menindak tegas jika ditemukan unsur kejahatan lingkungan. Penghentian sementara aktivitas tambang dinilai sebagai langkah minimum untuk mencegah dampak lanjutan.

Banjir Hulawa bukan hanya soal air yang meluap, tetapi tentang tata kelola sumber daya alam dan keberpihakan negara. Jika pertambangan terus berjalan tanpa koreksi, maka risiko bencana akan menjadi harga yang terus dibayar oleh warga.