Jailolo, 27 April 2027 — Tokoh muda Halmahera Barat, , kembali melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan Staf Khusus (Stafsus) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Ia secara tegas mendesak seluruh fraksi di untuk segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap posisi tersebut.
Menurut Raffy, polemik terkait staf khusus tidak bisa terus dibiarkan tanpa kejelasan. Ia menilai, publik berhak mengetahui sejauh mana fungsi, manfaat, serta dampak nyata dari keberadaan stafsus terhadap kinerja pemerintahan dan kondisi keuangan daerah.
“Kami mendesak seluruh fraksi di DPRD Halbar agar lebih serius dan berani meninjau kembali keberadaan staf khusus. Jangan biarkan hal ini berlarut tanpa kejelasan, apakah jabatan ini benar-benar dibutuhkan atau justru menjadi beban,” tegasnya.
Raffy menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan setiap struktur jabatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai kepentingan masyarakat.
Ia juga meminta agar DPRD mengkaji secara mendalam dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, hingga efektivitas kinerja staf khusus. Menurutnya, jika tidak memberikan kontribusi nyata, maka keberadaan jabatan tersebut patut dievaluasi secara serius, terutama dalam konteks penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Fraksi-fraksi harus menggunakan kewenangannya. Tinjau ulang secara menyeluruh. Jika terbukti tidak efektif dan hanya membebani anggaran, apalagi di tengah tuntutan efisiensi, maka harus ada langkah tegas,” tambahnya.
Sebelumnya, Raffy juga telah menyoroti bahwa staf khusus berpotensi menjadi beban fiskal daerah karena menyerap anggaran yang tidak kecil tanpa hasil yang signifikan. Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai ancaman terhadap kesehatan keuangan daerah jika tidak segera dibenahi.
Raffy berharap para wakil rakyat dapat merespons aspirasi masyarakat dengan langkah konkret, demi mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik di Halmahera Barat.
“Kami berharap DPRD tidak tinggal diam. Ini soal tanggung jawab kepada rakyat dan masa depan daerah,” pungkasnya.
(Tim/DJ)
Social Header