Sampang, Minggu 21 Desember 2025 – Pembatalan mendadak izin penggunaan Pendopo Trunojoyo untuk peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 di Kabupaten Sampang bukanlah sekadar masalah administratif biasa. Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang ini telah mencoreng prinsip keadilan, netralitas, dan rasa hormat terhadap organisasi Islam besar yang telah berkontribusi selama lebih dari satu abad bagi bangsa dan negara.
Acara Milad Muhammadiyah ke-113 yang direncanakan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025, semula mendapat persetujuan penggunaan pendopo setelah panitia menempuh seluruh prosedur perizinan sesuai ketentuan. Namun, hanya sehari sebelum pelaksanaan, izin dicabut secara sepihak dengan dalih gangguan listrik dan perbaikan fasilitas, meski panitia telah melakukan persiapan tanpa kendala teknis.
“Pembatalan ini bukan hanya mengecewakan, tapi juga menunjukkan perlakuan diskriminatif terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Kami telah memenuhi semua administrasi, bahkan gladi bersih berjalan lancar. Tiba-tiba pendopo ditutup, ini mencederai etika pemerintahan dan hak warga yang sah,” ujar Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang, M. Soleh.
Acara yang rencananya dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti—yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah—akhirnya dipindahkan ke Pondok Pesantren Al Ittihad Camplong dan PKBM Al-Hikmah Karangpenang. Meski tanpa kehadiran pejabat Pemkab Sampang, rangkaian Milad tetap berlangsung khidmat, termasuk senam bersama, peresmian gedung revitalisasi, dan pengukuhan pengurus cabang.
“Kami sangat menyayangkan sikap Pemkab yang tampak tebang pilih dalam penggunaan fasilitas publik. Alasan keamanan atau teknis seharusnya tidak menjadi tameng untuk menghalangi hak konstitusional organisasi damai seperti Muhammadiyah. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi, bukan menghambat, agenda dakwah dan kebangsaan,” tambah Nur Fendi, perwakilan Pemuda Muhammadiyah Sampang.
Pembatalan ini memicu sorotan luas dari berbagai kalangan, termasuk advokat, aktivis, dan pengurus Muhammadiyah di tingkat wilayah. Dugaan adanya kepentingan politik atau pengalihan isu dari masalah internal daerah semakin menguat, terutama mengingat tidak ada pejabat Pemkab yang hadir meski agenda dihadiri tamu negara.
Sementara itu, Asisten I Setdakab Sampang Sudarmanto membantah adanya diskriminasi, menyatakan bahwa izin tidak pernah diterbitkan secara resmi dan pendopo sedang dalam perbaikan. Namun, pernyataan ini dinilai tidak konsisten dengan konfirmasi awal yang diterima panitia.
Peristiwa ini menjadi preseden buruk bagi toleransi dan kerukunan antarorganisasi di Sampang. Muhammadiyah, yang dikenal dengan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, seolah dijadikan korban kepentingan sesaat. Publik diimbau untuk tetap waspada agar ketidakadilan semacam ini tidak terulang, karena membiarkannya berarti menormalisasi manipulasi kekuasaan yang merugikan martabat bangsa.
Milad Muhammadiyah ke-113 tetap menjadi simbol keteguhan dakwah, meski dihadang rintangan. Pesan utama tetap sama: Muhammadiyah akan terus berkhidmat untuk umat dan negara, tanpa terhalang oleh penghianatan apapun.
Social Header