Bitung, Sulawesi Utara | Senin, 22 Desember 2025 — Dikutip dari Grup Berita Bitung di Mensos. Praktik mafia BBM subsidi di Kota Bitung kini memasuki fase darurat penegakan hukum. Aktivitas penyelewengan yang berlangsung terbuka, berulang, dan tanpa hambatan memunculkan dugaan kuat bahwa kejahatan energi ini tidak lagi sekadar lolos pengawasan, melainkan diduga dibiarkan secara sistematis.
Fakta di lapangan menunjukkan truk tangki biru bertuliskan KOPKAR secara terang-terangan mengisi BBM subsidi ke kapal Sarana Utama di Dermaga Tandu Rusa, sebuah praktik yang secara tegas melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi. Kapal komersial bukan penerima manfaat, namun hukum seolah tidak hadir.
Situasi ini memicu pertanyaan keras publik:
di mana aparat penegak hukum ketika kejahatan terjadi di depan mata?
Mengapa Kapolres Bitung dan Kasat Reskrim Polres Bitung terkesan tidak bertindak, padahal bukti visual dan aktivitas lapangan mudah diakses?
Jika dugaan pembiaran ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian, melainkan krisis integritas penegakan hukum. Pembiaran terhadap mafia BBM subsidi sama artinya dengan membiarkan perampokan uang negara dan pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang seharusnya dilindungi oleh subsidi energi.
“Ini bukan lagi soal satu truk atau satu kapal. Ini soal apakah hukum masih berdaulat, atau sudah kalah oleh mafia. Jika aparat diam, maka publik berhak menilai ada kegagalan kepemimpinan dan pengawasan,” tegas seorang aktivis antikorupsi di Sulawesi Utara.
Mafia BBM subsidi merupakan kejahatan strategis nasional. Dampaknya bukan hanya kerugian negara hingga miliaran rupiah, tetapi juga kelangkaan BBM, lonjakan harga, inflasi lokal, serta runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan pemerintah.
Atas kondisi ini, masyarakat secara terbuka mendesak:
- Mabes Polri segera mengambil alih penanganan kasus Bitung dan menariknya dari level lokal.
- Kapolda Sulut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Bitung dan jajaran Reskrim, termasuk pemeriksaan etik dan profesionalisme.
- BPH Migas dan Pertamina Pusat melakukan audit distribusi BBM subsidi di Bitung, serta membekukan sementara penyalur yang terindikasi terlibat.
- Penyitaan armada, penangkapan pelaku lapangan, dan pengungkapan aktor intelektual mafia BBM subsidi tanpa pandang bulu.
Kasus Bitung kini menjadi cermin keberanian negara. Jika praktik ini dibiarkan, maka pesan yang tersampaikan ke publik sangat berbahaya:
mafia lebih berkuasa daripada hukum, dan aparat hanya menjadi penonton.
Negara tidak boleh kalah.
Jika aparat daerah gagal bertindak, pusat wajib turun tangan.
BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan bancakan mafia.
Social Header