Bitung, Sulawesi Utara | Senin, 22 Desember 2025
Himbauan tegas Kapolres Bitung bersama Kasat Lantas menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kembali tercoreng. Bukan oleh masyarakat awam, melainkan oleh oknum pejabat Perumda Pasar Kota Bitung yang justru mempertontonkan pelanggaran terang-terangan di jalan raya.
Di saat aparat kepolisian bekerja ekstra menekan angka kecelakaan dan mengajak masyarakat tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama, oknum pejabat publik ini dengan santai berkendara tanpa helm di jalan umum, bahkan berada di barisan terdepan sebuah konvoi kendaraan bermotor di Kota Bitung.
Tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Ini adalah pelecehan terbuka terhadap himbauan Kapolres, pembangkangan moral terhadap aturan keselamatan, serta tamparan keras bagi wajah pemerintahan daerah.
Ironisnya, selama ini masyarakat Bitung dikenal patuh, disiplin, dan menghormati aturan hukum. Namun apa yang terjadi ketika pejabat yang digaji dari uang rakyat justru tampil sebagai contoh buruk, arogan, dan abai terhadap keselamatan diri dan orang lain?
Publik menilai perbuatan ini:
• Melanggar aturan dan etika berlalu lintas
• Menginjak-injak himbauan Kapolres dan Kasat Lantas
• Merusak wibawa aparat penegak hukum
• Memberi contoh buruk bagi pegawai dan masyarakat
• Mencoreng nama baik Perumda Pasar dan Pemerintah Kota Bitung
Lebih memprihatinkan, aksi ini terjadi di tengah situasi rawan kecelakaan jelang Natal dan Tahun Baru, saat Polres Bitung gencar mengedukasi masyarakat agar mengutamakan keselamatan.
Pertanyaannya sederhana namun tajam:
Jika rakyat biasa bisa ditindak tegas karena tidak memakai helm, mengapa pejabat justru dibiarkan bebas mempertontonkan pelanggaran?
Gelombang kritik pun menguat. Warga Kota Bitung secara terbuka mendesak Wali Kota Bitung Hengky Honandar dan Sekretaris Kota Rudy Theno untuk tidak tutup mata dan segera melakukan evaluasi keras serta tindakan tegas terhadap oknum pejabat Perumda Pasar tersebut.
Masyarakat menegaskan, ketegasan terhadap pejabat pelanggar adalah ujian nyata keadilan hukum. Jika dibiarkan, maka pesan yang sampai ke publik adalah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Di tengah upaya menjaga wibawa hukum, keselamatan publik, dan citra pemerintahan, tindakan permisif terhadap pelanggaran pejabat justru berpotensi merusak kepercayaan rakyat.
Warga berharap pemerintah daerah tidak sekadar diam dan berlindung di balik pembiaran. Keadilan, etika publik, dan keselamatan tidak boleh dikorbankan demi melindungi oknum.
Bitung menunggu ketegasan.
Bukan pembenaran.
Social Header