Manado, - Gardabhayangkara.Biz.id
Sabtu 30 November 2025 – Polisi Militer (Pom) TNI Angkatan Darat (AD) Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dengan menggulung tiga truk pengangkut batu hitam ilegal di wilayah Sulawesi Utara. Operasi ini, yang diduga bagian dari rangkaian "Operasi Senyap" di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan aktivitas penambangan liar yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Dipimpin langsung oleh personel Pomdam XIII/Mdk, razia ini berlangsung di area rawan penyelundupan mineral di sekitar Manado, dengan fokus pada kendaraan yang melintasi jalur-jalur terpencil. Tiga sopir truk, yang identitasnya dirahasiakan untuk proses hukum lebih lanjut, langsung ditangkap merah tangan saat muatan batu hitam senilai puluhan ton disita. "Ini bukan sekadar penangkapan, tapi komitmen TNI untuk melindungi sumber daya alam dan mencegah kerusakan ekosistem yang tak terhitung biayanya," ujar seorang perwira Pomdam XIII/Merdeka yang enggan disebut namanya, menekankan bahwa barang bukti kini diamankan di markas untuk penyelidikan mendalam.
Dalam pernyataan resminya, pihak Pomdam menegaskan bahwa operasi ini murni inisiatif internal Kodam XIII/Merdeka, tanpa keterlibatan pihak eksternal yang mencoba mengklaim prestasi. "Jangan coba-coba melewati area operasi kami. Siap-siap pakai baju orange jika terbukti melanggar. Tim kami sudah diperkuat, bergerak tanpa bayangan, dan siap viralkan segala bentuk penyembunyian atau pembebasan ilegal," tambah sumber tersebut, merujuk pada ancaman penyebaran bukti digital untuk mencegah upaya "cuci nama" atau pembebasan terselubung. Pesan tegas ini juga ditujukan kepada oknum yang mungkin tergoda "cuan" dari praktik ilegal, dengan peringatan bahwa tak ada ruang untuk kompromi.
Kontroversi sempat muncul ketika Kasat Reskrim Polres Manado, Isral, dikaitkan dengan informasi awal penangkapan yang ternyata keliru. "Awalnya ada klaim dari pihak Polri, tapi faktanya murni hasil operasi Pomdam. Kami tak akan biarkan narasi salah menyebar; ini soal integritas penegakan hukum," tegas perwakilan Pomdam, menolak tudingan bahwa ada penangkapan lalu pelepasan yang disembunyikan. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua aparat bahwa kolaborasi harus transparan, bukan saling klaim demi popularitas.
Operasi ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperketat pengawasan tambang ilegal, yang tidak hanya merugikan negara melalui pajak yang hilang, tapi juga memicu longsor, banjir bandang, dan degradasi lingkungan di Sulawesi Utara. Masyarakat diimbau untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui saluran resmi TNI, sementara para pelaku diancam proses hukum berlapis tanpa ampun. "Kedaulatan negara tak bisa dinegosiasikan; lindungi tanah air untuk generasi mendatang," demikian seruan dari lapangan, menegaskan bahwa TNI siap hadir tegas di setiap celah pelanggaran.
Social Header